Forwades Com
Di atas kertas, UMR ditetapkan berbeda-beda di tiap daerah dengan alasan menyesuaikan kemampuan ekonomi lokal. Namun di lapangan, harga kebutuhan pokok tidak pernah benar-benar mengenal batas wilayah. Beras, minyak goreng, gula, gas, hingga pulsa dan paket data dijual dengan harga yang nyaris sama dari kota besar sampai daerah pinggiran.
*_Inilah masalahnya: upah disesuaikan daerah, tapi biaya hidup diseragamkan secara nasional._*
Seorang pekerja di daerah dengan UMR rendah tetap membeli beras dengan harga yang sama seperti pekerja di kota besar. Minyak goreng tidak lebih murah hanya karena upahnya kecil. Bahkan dalam beberapa kasus, harga barang di daerah justru lebih mahal karena biaya distribusi.
Akibatnya, daya beli pekerja di daerah terpukul dua kali. Gaji kecil, pengeluaran tetap besar. Kenaikan harga pokok nasional langsung terasa, sementara kenaikan UMR daerah sering tertinggal dan tidak sebanding. Upah habis untuk bertahan hidup, bukan untuk menabung atau meningkatkan kualitas hidup.
Kondisi ini memperlebar kesenjangan. Pekerja daerah bekerja sama kerasnya, jam kerja sama panjangnya, tapi kemampuan hidupnya jauh berbeda. UMR yang rendah bukan lagi soal angka, tapi soal keadilan. Apalagi ketika alasan “biaya hidup daerah lebih murah” tidak lagi sesuai kenyataan.
Masalah makin berat ketika kebijakan dibuat tanpa memperhitungkan struktur harga nasional. Negara mengatur harga energi, pangan, dan kebutuhan pokok secara umum, tapi menyerahkan soal upah ke daerah dengan pendekatan yang sering kali terlalu administratif.
Selama harga pokok bergerak seragam secara nasional, UMR seharusnya tidak terlalu timpang. Jika tidak, pekerja daerah akan terus menanggung ketidakadilan sistemik: bekerja penuh, hidup pas-pasan, dan selalu kalah oleh inflasi.
Kesimpulannya sederhana: kalau harga hidup sama, maka upah juga harus masuk akal. UMR tidak boleh hanya cukup di atas kertas, tapi harus cukup di meja makan.