 |
| gambar hanya pemanis |
KUNINGAN FORWADES.COM – Slogan "Kuningan Kabupaten Kota Pendidikan" kini tengah dipertanyakan relevansinya. Di balik megahnya visi tersebut, fenomena menjamurnya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di berbagai pelosok desa justru dipandang sebagai indikator kegagalan pemerintah daerah dalam menekan angka putus sekolah secara fundamental.
Setiap tahun, pemerintah menggelontorkan anggaran miliaran rupiah melalui Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) untuk ribuan siswa yang terdaftar di jalur non-formal. Namun, besarnya aliran dana ini justru memicu kritik tajam. Alih-alih menjadi "obat" sementara, ketergantungan pada PKBM dianggap sebagai bukti bahwa sistem pendidikan formal gagal mempertahankan siswa di bangku sekolah.
"Jika targetnya adalah zero anak putus sekolah, seharusnya jumlah siswa PKBM menurun setiap tahun. Fakta bahwa lembaga ini terus tumbuh subur menunjukkan bahwa angka putus sekolah masih menjadi hantu yang belum mampu diusir," ujar salah satu pengamat kebijakan publik setempat.
Gaung Kuningan sebagai Kabupaten Pendidikan dinilai hanya manis di atas kertas. Kritikan muncul bahwa status tersebut seolah hanya menjadi slogan politis tanpa eksekusi yang menyentuh akar permasalahan, seperti faktor ekonomi dan aksesibilitas yang membuat anak-anak terpaksa keluar dari jalur formal.
Beberapa poin krusial yang menjadi sorotan:
Efektivitas Anggaran: Apakah ribuan siswa yang menerima BOP benar-benar mendapatkan kualitas pendidikan yang setara, atau hanya sekadar pemenuhan administrasi ijazah?
Logika Terbalik: Semakin banyak PKBM baru berdiri, semakin jelas bahwa ada masalah besar dalam sistem pencegahan putus sekolah di tingkat dasar dan menengah.
Tantangan besar bagi Dinas Pendidikan untuk memastikan lulusan non-formal ini memiliki daya saing yang sama dengan jalur formal.
Masyarakat kini menanti langkah nyata dari Pemerintah Kabupaten Kuningan. Pendidikan seharusnya bukan hanya soal mencetak ijazah lewat jalur "penyelamatan" (PKBM), melainkan memastikan setiap anak tetap tinggal di bangku sekolah formal hingga tuntas. Tanpa evaluasi mendalam, jargon "Kabupaten Pendidikan" dikhawatirkan hanya akan menjadi simbol tanpa isi. (BL )