KUNINGAN - FORWADES.COM,- Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar optimistis pembangunan Jalan Lingkar Timur Selatan (JLTS) Kabupaten Kuningan dapat segera direalisasikan. Optimisme tersebut muncul setelah Komisi V DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap proyek strategis yang dinilai akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah di Kabupaten Kuningan.
Dukungan tersebut mengemuka dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke lokasi rencana pembangunan JLTS di Kabupaten Kuningan, Kamis (18/6/2026). Kunjungan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, dan dihadiri jajaran Kementerian PUPR serta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani, SH., M.Kn., Sekretaris Daerah Uu Kusmana, S.Sos., M.Si., serta sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
Bupati Dian menjelaskan, JLTS sepanjang 9,5 kilometer merupakan kelanjutan dari Jalan Lingkar Timur Utara yang selama ini dinilai mampu meningkatkan konektivitas wilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Jalan Lingkar Timur Selatan ini merupakan tindak lanjut dari Jalan Lingkar Timur Utara. Dengan dukungan pemerintah pusat dan Komisi V DPR RI, saya yakin jalan ini akan menjadi jalur utama yang mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, investasi, pariwisata, jasa, dan perdagangan di Kabupaten Kuningan,” kata Dian.
Menurutnya, pembangunan JLTS sangat dibutuhkan mengingat tingginya mobilitas masyarakat dan wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Kuningan, terutama pada akhir pekan maupun musim liburan.
“Kuningan kini menjadi salah satu tujuan wisata unggulan di Jawa Barat bagian timur. Dengan hadirnya JLTS, arus lalu lintas akan semakin lancar sekaligus membuka akses baru yang mendukung pertumbuhan kawasan wisata dan investasi,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menilai Kabupaten Kuningan memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata baru di Jawa Barat yang harus ditunjang oleh infrastruktur yang memadai.
“Kami di Komisi V DPR RI mendukung penuh karena Kabupaten Kuningan bertumbuh menjadi kabupaten destinasi wisata favorit di Jawa Barat. Kita perlu memberikan dukungan penuh agar infrastrukturnya siap menampung pertumbuhan daerah dan tidak mengalami ketertinggalan,” ujar Huda.
Dalam kesempatan tersebut, Kementerian PUPR menyampaikan terdapat dua alternatif skema pembiayaan pembangunan JLTS. Pertama melalui Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) yang memungkinkan pembangunan dilaksanakan lebih cepat dan bersifat multiyears. Kedua melalui skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk periode anggaran 2027 hingga 2029.
Komisi V DPR RI bersama Kementerian PUPR mendorong agar pembangunan dilakukan secara bertahap. Ruas sepanjang lima kilometer yang lahannya telah siap diusulkan melalui skema IJD, sementara sisa ruas sepanjang 4,5 kilometer dipersiapkan melalui skema SBSN.
“Kita dorong lima kilometer yang sudah siap menggunakan IJD. Sementara sisanya dipersiapkan melalui SBSN sehingga pembangunan dapat berjalan berkelanjutan sampai tuntas,” kata Huda.
Pemkab Kuningan juga diminta untuk menuntaskan proses pembebasan lahan yang masih tersisa agar pembangunan dapat segera dilaksanakan.
Kepala Dinas PUTR Kabupaten Kuningan, Putu Bagiasna, mengatakan pihaknya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp14 miliar untuk menyelesaikan sisa pembebasan lahan.
“Hari ini dalam RKA kami telah dialokasikan anggaran sebesar Rp14 miliar untuk menyelesaikan sisa pembebasan lahan. Sedangkan kebutuhan tambahan akibat penyesuaian desain dan penanganan lereng akan kami usulkan dalam anggaran perubahan,” ujarnya.
Menanggapi dukungan tersebut, Bupati Dian menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kuningan siap memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan agar pembangunan JLTS dapat segera dimulai.
“Kami berkomitmen menuntaskan proses pembebasan lahan dan seluruh dokumen pendukung yang diperlukan. Mudah-mudahan ikhtiar bersama ini membawa hasil terbaik sehingga JLTS dapat segera terwujud dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” tuturnya.
/Dedy