KUNINGAN Forwades.com– Transparansi pengelolaan dana desa di Desa Cihanjaro, Kecamatan Karangkancana, kini tengah menjadi sorotan tajam. Dugaan penyelewengan dana Ketahanan Pangan yang dikelola oleh BUMDes Wargi Mandiri mulai terendus publik dan memicu desakan agar aparat penegak hukum (APH) segera melakukan audit investigatif.
Pernyataan Direktur BUMDes Picu Kontroversi
Ketegangan ini bermula dari pernyataan kontroversial Direktur BUMDes Wargi Mandiri, Urip, yang terkesan menutup-nutupi dokumen publik. Terkait proyek budidaya ikan yang bersumber dari dana ketahanan pangan, Urip menyatakan bahwa proposal kegiatan tersebut bersifat rahasia.
"Proposal kegiatan budidaya ikan tidak boleh diketahui publik dan hanya bisa diperlihatkan kepada aparat hukum," ujar Urip dalam pernyataannya baru-baru ini.
Sikap tertutup ini dinilai janggal oleh banyak pihak. Pasalnya, sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik dan prinsip tata kelola dana desa, masyarakat berhak mengetahui rencana serta realisasi anggaran yang digunakan untuk kesejahteraan warga.
Publik Desak Audit Menyeluruh
Sikap "bungkam" manajemen BUMDes ini justru memperkuat kecurigaan adanya ketidakberesan dalam administrasi maupun fisik proyek di lapangan. Tokoh masyarakat dan warga setempat mulai menyuarakan kegelisahan mereka.
Masyarakat mendesak agar:
Dinas Terkait (DPMD/Inspektorat) segera melakukan audit menyeluruh terhadap laporan keuangan BUMDes Wargi Mandiri.
Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kepolisian maupun Kejaksaan, melakukan jemput bola untuk menyelidiki adanya potensi kerugian negara.
Transparansi Anggaran dikembalikan sesuai fungsinya agar masyarakat mendapatkan informasi yang terang benderang.
"Jangan Ada yang Ditutupi"
"Jika memang pengelolaan dana ketahanan pangan itu bersih dan sesuai prosedur, mengapa harus takut memperlihatkan proposal kepada masyarakat? Uang yang dikelola adalah uang rakyat, bukan milik pribadi," ungkap salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat berharap pihak kecamatan maupun kabupaten segera merespons gejolak ini sebelum menjadi konflik sosial yang lebih luas. Publik menunggu keberanian penegak hukum untuk membongkar "kotak pandora" di tubuh BUMDes Wargi Mandiri demi tegaknya keadilan di Desa Cihanjaro.
Sementara itu kepala DPMD kabupaten Kuningan, Rangga , ketika ditemui pada saat kegiatan apel hari lahir pancasila di KIC Senin ,1 /06/26 mengatakan" kalau ada bumdes yang bermasalah,keluar dari jalur, sepakat harus diproses secara hukum yang tentunya harus ditempuh secara proses oleh pihak terkait " ( s )