KUNINGAN FORWADES.COM– Kehadiran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai diterapkan di sejumlah sekolah di Kabupaten Kuningan menyisakan persoalan bagi para pelaku usaha kecil. Para pedagang kantin dan penjaja jajanan di lingkungan sekolah mengaku terpukul karena omzet penjualan mereka menurun drastis sejak program tersebut berjalan.
Sebelum adanya kebijakan MBG, para pedagang menggantungkan hidup sepenuhnya dari jajan siswa saat jam istirahat. Namun, kini mereka harus berjuang keras hanya untuk sekadar menutupi modal harian.
Salah satu pedagang cilok , Mang Adul , di sebuah sekolah negeri di Kelurahan Cigintung, Kecamatan Kuningan, mengungkapkan keluh kesahnya. Ia menyebutkan bahwa pendapatan dari hasil berjualan turun sangat signifikan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari pun kini terasa sulit.
"Sangat drastis turunnya. Sebelum ada MBG, keuntungan masih lumayan buat makan keluarga. Sekarang, jangankan untung, untuk balik modal saja susah," ujarnya dengan nada kecewa.
Ia menambahkan, kondisi ini berbanding terbalik dengan para pemilik modal atau penyedia jasa dapur MBG yang justru mendapat keuntungan besar dari program ini. Menurutnya, program pemerintah ini seolah hanya menguntungkan pihak tertentu tanpa mempertimbangkan ekosistem ekonomi kecil yang sudah ada lama di sekolah.
Meski tidak menolak program kesehatan bagi siswa tersebut, para pedagang berharap pemerintah melalui instansi terkait dapat lebih bijak dalam mengatur teknis di lapangan.
Salah satu poin yang ditekankan adalah mengenai waktu pembagian makanan. Selama ini, makanan sering kali diberikan terlalu pagi, bertepatan dengan waktu siswa biasanya membeli jajanan atau sarapan di kantin.
"Kami tidak melarang program ini, tapi tolong perhatikan nasib kami kaum kecil. Kalau bisa, waktu penyaluran diatur jangan terlalu pagi. Minimal di jam istirahat kedua sekitar jam 11 siang. Karena waktu pagi itu satu-satunya kesempatan kami untuk mendapatkan pembeli," tambah pedagang tersebut,:Senin 28/04/26.
Para pedagang berharap aspirasi ini didengar oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan agar kebijakan nasional ini tidak mematikan usaha mikro yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat kecil di sekitar lingkungan sekolah. ( bul )