KUNINGAN – FORWADES
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Tenjolayar, Kabupaten Kuningan, yang semestinya menghadirkan manfaat bagi masyarakat, justru menjadi sorotan setelah muncul keluhan terkait persoalan limbah dan bau menyengat dari fasilitas pengolahan air limbah (IPAL) dapur MBG.
Persoalan itu mencuat setelah warga mengeluhkan aroma tak sedap yang disebut mengganggu kenyamanan permukiman dan lingkungan sekitar. Keluhan tersebut kemudian mendapat perhatian pemerintah desa hingga berujung pada tindak lanjut dari pihak terkait.
Investigasi media di lapangan menemukan adanya saluran pembuangan limbah dari dapur MBG yang dialirkan melalui pipa menuju sungai besar di sekitar permukiman.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena keberadaan saluran pembuangan dan pengelolaan limbah berkaitan langsung dengan kebersihan lingkungan serta kenyamanan warga yang tinggal di sekitarnya.
Bau menyengat yang muncul menjadi persoalan tersendiri. Bagi warga, lingkungan tempat tinggal bukan sekadar ruang untuk beraktivitas, tetapi juga tempat keluarga menjalani keseharian. Ketika aroma limbah mulai tercium dan mengganggu, persoalan itu dengan cepat berubah menjadi keluhan lingkungan.
Sorotan terhadap dapur MBG Tenjolayar bahkan membuat lokasi tersebut sempat mendapat inspeksi mendadak dari Satpol PP Kabupaten Kuningan.
Namun, di tengah munculnya keluhan dan sorotan tersebut, pengelola MBG Tenjolayar membantah keras tudingan bahwa sistem IPAL mereka bermasalah.
Apriani, selaku akuntan yang mewakili pengelola MBG Tenjolayar, menegaskan bahwa informasi mengenai dugaan bermasalahnya IPAL tersebut tidak benar.
Ia bahkan menyebut informasi yang beredar sebagai berita hoax yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Bantahan tersebut menunjukkan adanya perbedaan informasi antara keluhan yang berkembang di masyarakat dengan penjelasan dari pihak pengelola. Di satu sisi, warga mempersoalkan bau dan kondisi saluran limbah. Di sisi lain, pengelola memastikan bahwa tudingan mengenai persoalan IPAL tidak benar.
Persoalan kemudian berlanjut ke tingkat Kecamatan Pancalang.
Pihak Kecamatan Pancalang yang bertindak sebagai koordinator penanggung jawab mengonfirmasi bahwa aduan terkait persoalan tersebut memang telah mendapat tindak lanjut.
Camat Pancalang, Indra, menyampaikan bahwa pihak kecamatan telah melakukan pembinaan kepada pengelola MBG. Tidak hanya itu, pihaknya juga telah melayangkan surat resmi kepada pengelola agar segera melakukan perbaikan.
Langkah tersebut menjadi sinyal bahwa persoalan yang berkembang tidak dibiarkan begitu saja. Namun, ketika ditanya lebih jauh mengenai kelayakan teknis IPAL, Camat Indra memilih tidak memberikan penilaian pasti.
Menurutnya, penilaian mengenai kelayakan teknis IPAL bukan merupakan kewenangan pihak kecamatan karena membutuhkan evaluasi dari pihak yang memiliki keahlian teknis.
Di titik inilah persoalan MBG Tenjolayar menjadi menarik.
Program MBG membawa misi besar pemenuhan kebutuhan pangan bergizi bagi masyarakat. Namun, keberhasilan program tersebut bukan hanya ditentukan oleh makanan yang tersaji di meja makan. Pengelolaan seluruh aktivitas dapur, termasuk limbah yang dihasilkan, juga menjadi bagian penting dari keberlanjutan program.
Keluhan warga, temuan saluran pembuangan, bantahan pengelola, hingga surat pembinaan dari kecamatan kini berada dalam satu rangkaian persoalan yang membutuhkan penjelasan lebih terang.
Apakah persoalan tersebut benar merupakan masalah teknis IPAL, atau hanya persoalan lain yang kemudian menimbulkan bau dan keluhan warga?
Jawaban atas pertanyaan itu membutuhkan pemeriksaan teknis dari instansi yang berwenang.
Yang jelas, persoalan lingkungan tidak cukup diselesaikan hanya dengan bantahan ataupun keluhan. Dibutuhkan pemeriksaan yang objektif untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan.
Sebab, di balik program MBG yang bertujuan memberikan makanan bergizi, terdapat pula tanggung jawab lain yang tak kalah penting: memastikan dapur tempat makanan itu diproduksi tidak menimbulkan persoalan baru bagi lingkungan dan masyarakat di sekitarnya.
(Bul)