KUNINGAN FORWADES.COM – Kekecewaan mendalam tengah menyelimuti para pengurus Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di kecamatan Kuningan dan Cigugur Kabupaten Kuningan. Harapan mereka untuk menerima dana stimulan tepat waktu berujung pada ketidakpastian, memicu mosi tidak percaya terhadap janji-janji Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan.
Janji April yang Berakhir "Zonk"
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Pemkab Kuningan sebelumnya menjanjikan bahwa dana stimulan untuk RT, RW, dan LPM akan dicairkan pada awal April atau memasuki triwulan kedua. Namun, hingga memasuki bulan Mei, realisasi tersebut masih gelap gulita alias "zonk".
Ketua RW 01 Kelurahan Cigintung, Kecamatan Kuningan, Suradi, angkat bicara dengan nada satir. Ia menilai sikap pemerintah daerah selama ini tidak lebih dari sekadar janji manis tanpa bukti nyata.
"Pemerintah Daerah Kuningan ini tampaknya hanya omon-omon saja. Jangankan bicara soal menyejahterakan pelayan masyarakat di tingkat paling bawah, urusan dana stimulan yang sudah hak kami saja tidak jelas kapan turunnya," ujar Suradi dengan nada kecewa.
Tanggung Jawab Besar, Apresiasi Minim
Suradi menegaskan bahwa kepercayaan para pengurus lingkungan terhadap komitmen Pemkab kini berada di titik nadir. Menurutnya, beban kerja RT dan RW di lapangan sangat berat dan sering kali tidak sepadan dengan apresiasi yang diterima.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa posisi RT dan RW sering kali dihindari oleh warga karena sifatnya yang pengabdian (sukarela) namun sarat akan tanggung jawab sosial dan administratif.
Beban Kerja: Melayani administrasi warga 24 jam.
Risiko Sosial: Menjadi garda terdepan dalam setiap konflik atau masalah lingkungan.
Status: Kerja sukarela dengan tanggung jawab formal.
Buntut dari ketidakpastian ini, Suradi mengimbau rekan-sejawatnya sesama pengurus RT dan RW untuk mengambil langkah tegas. Ia menyarankan agar pelayanan masyarakat dikembalikan atau diserahkan sementara ke tingkat birokrasi yang lebih tinggi (Kelurahan/Kecamatan) hingga ada kepastian hitam di atas putih.
"Kami sepertinya sudah tidak bisa lagi percaya dengan janji. Sebelum ada kejelasan dan kepastian dana itu turun, lebih baik pelayanan terhadap masyarakat diserahkan dulu kepada tingkat yang lebih tinggi," tegasnya. ,Rabu 05/05/26.
**