KUNINGAN — FORWADES
Sehari tanpa air bersih mungkin terdengar sederhana bagi sebagian orang. Namun bagi warga Perumahan Cigintung, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, terhentinya aliran air lebih dari 24 jam berubah menjadi persoalan serius.
Keran-keran yang biasanya menjadi sumber kehidupan mendadak kering. Aktivitas rumah tangga terganggu. Memasak, mandi hingga kebutuhan sanitasi harus dilakukan dengan cara serba terbatas.
Di tengah keresahan itu, muncul dugaan bahwa putusnya pasokan air bersih dipicu aktivitas pekerjaan proyek di jalur Cigintung–Gunung Keling yang diduga merusak jaringan pipa induk.
Ironisnya, pekerjaan tersebut dipertanyakan warga karena tidak terlihat papan informasi proyek yang memberikan penjelasan secara transparan mengenai nama kegiatan, pelaksana maupun sumber anggarannya. Kondisi itu kemudian memunculkan istilah yang familiar di tengah masyarakat: “proyek siluman.”
Ketika Pipa Induk Tersentuh, Satu Perumahan Terdampak
Kerusakan pada jaringan pipa induk bukan perkara kecil.
Begitu jaringan utama terganggu, dampaknya langsung menjalar kepada warga. Ratusan kepala keluarga harus mencari cara agar kebutuhan air tetap terpenuhi.
Sebagian warga terpaksa membeli air galon isi ulang. Sebagian lainnya mencari sumber air alternatif. Pengeluaran rumah tangga pun bertambah hanya untuk mendapatkan kebutuhan yang seharusnya mengalir dari keran rumah masing-masing.
Bagi warga, persoalannya bukan sekadar air yang tidak mengalir.
Ada waktu yang terbuang, aktivitas rumah tangga yang terganggu, hingga biaya tambahan yang harus dikeluarkan akibat kondisi tersebut.
Lebih dari itu, muncul pertanyaan besar: mengapa pekerjaan yang bersinggungan dengan jaringan fasilitas publik bisa sampai menyebabkan kerusakan dan mengganggu kebutuhan dasar masyarakat?
Warga Minta Jangan Sekadar Diperbaiki
Perwakilan warga Perumahan Cigintung, Sarif, meminta pihak pelaksana proyek tidak hanya memperbaiki kerusakan pipa, tetapi juga bertanggung jawab terhadap dampak yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, warga yang terdampak semestinya mendapatkan kompensasi atas terhentinya aliran air dan biaya tambahan yang harus mereka keluarkan.
“Pihak proyek harus memberikan kompensasi kepada warga terdampak putusnya aliran air,” ujarnya kepada media ini, Sabtu (5/9/2026).
Bagi warga, perbaikan pipa harus dilakukan secara permanen. Jangan sampai kerusakan hanya ditangani sementara, sementara persoalan kembali muncul ketika pekerjaan proyek berlanjut.
Pemerintah Diminta Turun Tangan
Persoalan ini kini bukan hanya menyangkut pipa yang rusak.
Ada soal transparansi proyek, koordinasi pekerjaan dengan pengelola jaringan air, serta tanggung jawab terhadap fasilitas publik yang ikut terdampak.
Warga berharap Pemerintah Kabupaten Kuningan bersama instansi terkait turun tangan untuk memastikan pekerjaan di jalur Cigintung–Gunung Keling dilakukan sesuai ketentuan dan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat.
Jika benar terdapat kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan hingga menyebabkan jaringan pipa induk rusak, warga meminta agar pihak yang bertanggung jawab tidak sekadar memperbaiki kerusakan, tetapi juga mempertanggungjawabkan dampak yang ditimbulkan.
Sebab bagi warga Cigintung, air bukan sekadar fasilitas.
Air adalah kebutuhan dasar. Dan ketika keran mendadak kering selama lebih dari sehari, yang ikut terhenti bukan hanya aliran air—tetapi juga sebagian kehidupan mereka.
(S)