Kuningan forwades .com– Masyarakat yang bermukim di kawasan kaki Gunung Ciremai di Kabupaten Kuningan terutama wilayah kecamatan Cigugur dan wilayah kecamatan Kramat mulya menyuarakan kekhawatiran mendalam terhadap pengembangan objek wisata yang dinilai tidak terkendali. Mereka mendesak Bupati Kuningan untuk mengambil kebijakan yang berpihak pada kepentingan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan hidup masyarakat banyak, alih-alih terperangkap dalam kepentingan politik jangka pendek atau kelompok tertentu.
Pesatnya pembangunan objek wisata, terutama di daerah penyangga Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC), memicu kekhawatiran serius. Warga setempat menyoroti potensi dampak negatif yang mengintai, seperti:
- Bencana Hidrologi: Alih fungsi lahan konservasi menjadi sarana wisata, seperti kolam renang atau resort, dapat mengganggu daya serap air tanah. Hal ini meningkatkan risiko banjir bandang di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau.
- Kerusakan Lingkungan: Peningkatan volume sampah, pencemaran air oleh limbah, dan rusaknya ekosistem alami akibat pembangunan infrastruktur yang masif.
- Pergeseran Budaya dan Ekonomi Lokal: Tergerusnya ruang hidup dan mata pencaharian tradisional masyarakat karena dominasi investor pariwisata.
“Kami bukan menolak pariwisata, tetapi kami menolak pembangunan yang merusak Ciremai dan mengancam keselamatan desa-desa di bawahnya. Bupati harus ingat bahwa Ciremai adalah sumber kehidupan, bukan hanya sumber pemasukan,” ujar salah seorang perwakilan warga yang enggan disebutkan namanya.
Masyarakat mendesak agar Bupati Kuningan bersikap tegas dan tidak tersandera oleh kepentingan politik atau tekanan dari pihak-pihak yang memiliki modal besar. Pembangunan harus didasarkan pada kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang komprehensif, melibatkan partisipasi aktif masyarakat, dan mengedepankan prinsip green economy yang berkelanjutan.
Kepentingan masyarakat banyak dan kelestarian lingkungan harus menjadi prioritas utama, melampaui janji-janji politik sesaat atau bagi-bagi izin yang merugikan di masa depan.
Bupati Kuningan dituntut untuk segera meninjau ulang perizinan proyek-proyek pariwisata yang berpotensi merusak dan menyusun regulasi ketat untuk membatasi pengembangan di zona-zona konservasi. Masyarakat berharap kepala daerah dapat menjadi pelindung bagi Ciremai dan rakyatnya, bukan sekadar administrator pembangunan. (s )
)