KUNINGAN – Rencana pelaksanaan kegiatan retret bagi Kepala Desa dan lembaga desa telsh beredar di plafon media yang dijadwalkan pada April mendatang di Kebun Raya Kuningan menuai kritik tajam. Ketua Forum Wartawan Desa dan sekolah (Forwades) meminta agar para Kepala Desa lebih bijak dalam mengelola anggaran dan memprioritaskan kebutuhan masyarakat langsung.
Ketua Forwades ,Bule menilai, meski pengembangan kapasitas melalui retret memiliki sisi positif, namun urgensinya menjadi hilang ketika memakan biaya besar. Diketahui, anggaran yang dipatok hampir mencapai Rp5 juta per orang.
"Keikutsertaan para kades dan lembaga memang penting untuk koordinasi. Namun, jika harus merogoh dana desa hampir 5 juta rupiah per orang, kegiatan ini menjadi tidak penting lagi," tegas Ketua Forwades.
Ia menambahkan bahwa saat ini kondisi Dana Desa (DD) sudah sangat minim. Banyak desa yang kesulitan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur atau bantuan sosial, sehingga penggunaan dana sebesar itu untuk retret selama dua hari dinilai kurang tepat sasaran
Lebih lanjut, Forwades mencium adanya indikasi bahwa kegiatan ini hanya menjadi ajang bisnis bagi pihak penyelenggara. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan serupa di tingkat kepala daerah pun tidak menjamin integritas.
"Kepala daerah saja yang sering ikut retret masih banyak yang tertangkap karena korupsi. Jadi bagi kami, ini hanya buang-buang anggaran dan teknik penyelenggara untuk mencari keuntungan bisnis semata," lanjutnya.
Rencana kegiatan yang akan berlangsung selama dua hari di Kebun Raya Kuningan ini ternyata juga memicu pro-kontra di internal pemerintahan desa. Beberapa Kepala Desa secara terbuka mulai mempersoalkan:
Besaran anggaran, Angka Rp5 juta dianggap terlalu fantastis untuk kegiatan dua hari.
Kemudian urgensi dari kegiatan tersebut finilai tidak ada kaitan langsung antara kegiatan tersebut dengan percepatan pelayanan publik di desa.
Forwades mengimbau kepada seluruh Kepala Desa agar tidak mudah tergiur dengan ajakan kegiatan seremonial yang menguras kas desa. Di tengah tuntutan masyarakat akan transparansi dan kesejahteraan, setiap rupiah dari Dana Desa seharusnya kembali kepada rakyat dalam bentuk program yang nyata, bukan sekadar agenda jalan-jalan berkedok pelatihan. ,( bul )