 |
| gambar hanya pemanis |
KUNINGAN FORWADES.COM– Program ketahanan pangan yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Prima, Desa Kalimanggis Kulon kecamatan Kalimanggis, kini tengah menuai polemik. Usaha penggemukan kambing yang didanai dari dana ketahanan pangan tahun anggaran 2025 tersebut dilaporkan mengalami kerugian, meski telah melakukan dua kali siklus penjualan.
Kondisi ini memicu dugaan adanya pengelolaan yang tidak transparan, bahkan muncul tudingan bahwa anggaran tersebut menjadi "bancakan" oknum tertentu.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, BUMDes Prima mengelola sebanyak 16 ekor kambing untuk program penggemukan. Dalam kurun waktu tiga bulan, unit usaha ini tercatat sudah dua kali melakukan penjualan hasil penggemukan.
Namun, dari total populasi tersebut, dilaporkan satu ekor kambing mati, sehingga menyisakan 15 ekor. Ironisnya, meski sudah dua kali masa panen (penjualan), laporan yang masuk ke Pemerintah Desa justru menunjukkan angka kerugian.
Kepala Desa Kalimanggis Kulon Wahidi membenarkan adanya laporan kerugian dari pihak pengelola BUMDes. Hal ini disampaikannya saat ditemui awak media di Balai Desa pada Rabu (15/04/2026).
"Berdasarkan laporan yang disampaikan ke Pemerintah Desa, unit usaha ternak kambing BUMDes Prima ini memang mengalami kerugian," ujar Kades singkat kepada media.
Meski demikian, pihak desa belum merinci secara detail faktor teknis apa yang menyebabkan kerugian tersebut, mengingat harga pasar kambing cenderung stabil dan proses penggemukan telah berjalan dua kali siklus.
Ketidakjelasan mengenai alur keuangan dan penyebab kerugian ini memantik reaksi keras dari warga. Masyarakat mendesak agar dilakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap pengurus BUMDes Prima
Beberapa poin yang menjadi tuntutan warga antara lain:
Transparansi Anggaran:
Meminta rincian biaya pakan, perawatan, hingga harga jual beli yang dilakukan.
Audit Independen:
Memastikan apakah kerugian disebabkan oleh faktor alamiah (kematian ternak) atau adanya penyimpangan manajemen.
Jika ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian yang mengarah pada kerugian negara/desa, warga meminta pihak berwenang segera bertindak. ( bul )
"Kami ingin masalah ini dibuat terang benderang. Dana ketahanan pangan itu untuk kesejahteraan masyarakat desa, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu," ungkap salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Hingga berita ini diturunkan, pengurus BUMDes Prima belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan ketidakterbukaan informasi publik .