KUNINGAN FORWADES. Com– Pengelolaan dana ketahanan pangan di Desa Cikeusal, Kecamatan Cimahi, Kabupaten Kuningan, kini tengah menjadi sorotan tajam masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bina Mulia, yang dipercaya mengelola anggaran tersebut, diduga tidak transparan dalam menjalankan usaha tani cabai hingga memicu polemik di tengah warga.
Persoalan ini mencuat setelah pihak pengelola melaporkan bahwa kegiatan penanaman cabai di atas lahan seluas satu hektare tersebut mengalami kerugian. Padahal, anggaran yang digelontorkan tergolong fantastis, yakni mencapai Rp220 juta.
Angka Rp220 juta untuk satu hektare cabai dinilai publik sangat tidak rasional. Berdasarkan kalkulasi petani lokal dan standar biaya produksi pada umumnya, biaya maksimal untuk penanaman cabai seluas satu hektare diperkirakan hanya menyentuh angka Rp70 juta.
Sontak, selisih anggaran yang mencapai ratusan juta rupiah tersebut menimbulkan kecurigaan adanya praktik "bancakan" atau bagi-bagi uang di internal pengelola.
"Anggaran sebesar itu sangat tidak masuk akal untuk lahan satu hektare. Kami menduga ada penggelembungan biaya (mark-up). Apalagi laporannya justru merugi, ini yang membuat warga bertanya-tanya ke mana larinya uang tersebut," ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Ketidakpuasan masyarakat kini berujung pada desakan agar Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun tangan. Warga meminta agar dilakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap laporan keuangan BUMDes Bina Mulia, khususnya pada unit usaha ketahanan pangan ini.
Warga menegaskan, jika nantinya ditemukan bukti kuat adanya unsur tindak pidana korupsi atau penyelewengan dana, pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BUMDes Bina Mulia maupun Pemerintah Desa Cikeusal belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan miring yang berkembang di masyarakat tersebut. ( bul ,)