KUNINGAN, FORWADES.COM – Dugaan adanya penggelembungan anggaran (mark-up) dalam pengelolaan program ketahanan pangan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Wargi Mandiri drsa Cihanjaro, Kecamatan Karangkencana, kini tengah menjadi sorotan tajam publik. Anggaran fantastis sebesar Rp 160 juta yang bersumber dari dana desa tersebut dinilai tidak wajar karena hanya dialokasikan untuk satu kegiatan tematik hewani, yaitu budidaya ikan lele.
Berdasarkan hasil investigasi lapangan dan diperkuat oleh keterangan dari Kepala Desa setempat, program ketahanan pangan tersebut diwujudkan dalam bentuk budidaya 15.000 ekor ikan lele yang tersebar di 14 kolam bioflok. Namun, besarnya anggaran yang ditelan untuk kapasitas produksi tersebut memicu kecurigaan di tengah masyarakat. Publik menduga ada praktik manipulasi anggaran demi keuntungan pribadi atau kelompok.
Salah satu sumber tepercaya yang paham mengenai estimasi biaya budidaya perikanan membeberkan kepada media ini bahwa anggaran normal untuk skala kegiatan tersebut paling maksimal hanya menyerap sekitar Rp 50 juta. Ia pun merinci estimasi biaya riil dengan patokan harga tertinggi di pasaran sebagai berikut:
Bibit Ikan Lele: 15.000 ekor x Rp 200 (harga maksimal) = Rp 3.000.000,-
Pembuatan Bioflok: 14 unit dengan diameter 2 meter (harga maksimal) = Rp 28.000.000,-
Sarana Sirkulasi Air/Pompa: = Rp 2.000.000,-
Biaya Pakan (selama 3 bulan): = Rp 15.000.000,-
Sewa Lahan/Tanah: = Rp 1.000.000,-
Upah Pekerja: = Rp 1.500.000,-
Dari rincian estimasi di atas, total biaya yang dibutuhkan diperkirakan hanya sebesar Rp 50.500.000,-.
"Masyarakat sekarang bertanya-tanya, jika dana yang dicairkan sebesar Rp 160 juta sedangkan estimasi fisik di lapangan hanya menghabiskan sekitar Rp 50 juta, lalu sisa anggaran yang ratusan juta itu dikemanakan? Publik menduga sisa dana tersebut sengaja dimark-up dan dijadikan bancakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," ungkap sumber tersebut dengan nada geram.
Menyikapi polemik yang menggelinding panas ini, sejumlah elemen masyarakat mendesak aparat penegak hukum dan lembaga pengawas internal pemerintah daerah untuk segera turun tangan. Inspektorat Kabupaten Kuningan diminta untuk segera melakukan audit investigasi menyeluruh terhadap laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan BUMDes Cihanjaro, khususnya terkait program ketahanan pangan nabati dan hewani tahun ini.
Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berusaha melakukan konfirmasi lebih lanjut kepada pihak pengurus BUMDes Cihanjaro serta pihak-pihak terkait di Kecamatan Karangkencana guna mendapatkan klarifikasi berimbang mengenai transparansi penggunaan anggaran ketahanan pangan tersebut. (S)
bersambung